PILIH SIAPA?

“Pilkada ini torang ente suruh pilih pa sapa?” seorang paman sy bertanya. Saya jawab begini:

Ndak usah tanya sy untuk pilih siapa, sebab sy ini ketua Partai GERINDRA, nanti akan jadi jurkam salah satu calon bupati. Setiap jurkam pasti akan mengangkat kelebihan calonnya masing2.

Ndak usah juga tanya orang lain karena mereka punya pilihan yg berbeda2.

Tanyakan saja pada diri paman sendiri… Arahkan mata ke dada. Merenunglah barang sebentar….

Apabila keadaan paman hari ini lebih baik daripada dulu, ya pilih saja incumbent. Jikalau keadaan paman hari ini tidak lebih baik drpd dulu, pilih saja calon bupati yg baru. Bo gampang kan?

Paman sy bilang, “Tapi keadaan skrg ini memang semua orang jd susah KARENA COVID.”

Kata sy, “Bandingkan saja keadaan Paman pada Januari 2020 (belum ada covid, red) dengan keadaan Paman pada Januari 2015. Kalau lebih baik, ya lanjutkan pemimpin yg ada. Kalau ternyata tidak lebih baik, ya ganti pemimpin.”

Di Gorontalo, seorang Bupati berwenang mengelola dana sekitar Rp. 1 Triliun (baca: SERIBU MILYAR atau SATU JUTA-JUTA) setiap tahun. Bahkan lebih. Jadi, selama 5 tahun dia mengelola lebih dari Rp. 5 Trilun UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA.

Saya meyakini, para incumbent yg sudah mensejahterakan rakyatnya akan dipilih lagi oleh orang2 yang telah dia sejahterakan selama dia memerintah.

“Kalau bupati ‘pegang’ Rp. 1 Triliun, berarri anggota DPR RI tantu lebe banyak…hehehe,” tanya paman saya.

Tidak sama, jawab sy. Anggota dewan tidak memegang anggaran karena tugasnya adalah “bersuara/bicara” di tingkatannya masing2 sesuai koridor partai. Tapi yang eksekutif (pengambil kebijakan dan melakukan eksekusi program kerakyatan) adalah Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota. Merekalah yg kendalikan anggaran APBN/APBD yang merupakan uang rakyat juga.